jump to navigation

Januari 20, 2010

Posted by sukawarna in Akuntansi Sayang.
Tags: , , ,
trackback

Setiap organisasi swasta maupun organisasi sektor publik akan menemui suatu permasalahan baik itu berasal dari intern maupun ekstern. Sedangkan organisasi yang baik adalah yang mampu mengatasi dengan segera dan penuh dengan tanggung jawab.

Sebuah fenomena yang berlaku di masyarakat umum mengenai kinerja organisasi sektor publik adalah penyelewengan yang biasa dikenal dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Rasanya sulit untuk menghindarkan organisasi sektor publik dari KKN, karena peluangnya yang begitu besar untuk melakukan penyelewengan. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Transparency International (TI) menyatakan bahwa :

“Skor Indonesia dalam CPI 2009 adalah 2,8. Skor ini dapat dibaca bahwa Indonesia masih dipandang rawan korupsi oleh para pelaku bisnis maupun pengamat/analis negara. Skor Indonesia yang sangat rendah menunjukkan bahwa usaha pemberantasan korupsi masih jauh dari berhasil dan komitmen pemerintah terhadap terbentuknya tata kelola pemerintahan yang lebih baik harus dipertanyakan. Ini sangat memprihatinkan apalagi bila skor Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Brunei Darussalam (5,5), Malaysia (4,5), dan Thailand (3,3).“

Pemerintahan, merupakan salah satu organisasi sektor publik yang sangat rentan dengan penyelewengan. KKN  juga merupakan salah satu pemicu terjadinya Krisis Ekonomi di Indonesia yang berkepanjangan (1998 – sekarang). Dalam sebuah tulisan di blog menyatakan bahwa 4 Penyebab Krisis Ekonomi Indonesia tahun 1997-1998 :


1.   Yang pertama, stok hutang luar negeri swasta yang sangat besar dan umumnya berjangka pendek, telah menciptakan kondisi bagi “ketidakstabilan”. Hal ini diperburuk oleh rasa percaya diri yang berlebihan, bahkan cenderung mengabaikan, dari para menteri di bidang ekonomi maupun masyarakat perbankan sendiri menghadapi besarnya serta persyaratan hutang swasta tersebut.

2. Yang kedua, dan terkait erat dengan masalah di atas, adalah banyaknya kelemahan dalam sistem perbankan di Indonesia. Dengan kelemahan sistemik perbankan tersebut, masalah hutang swasta eksternal langsung beralih menjadi masalah perbankan dalam negeri.

3. Yang ketiga, sejalan dengan makin tidak jelasnya arah perubahan politik, maka isu tentang pemerintahan otomatis berkembang menjadi persoalan ekonomi pula.

4.  Yang keempat, perkembangan situasi politik telah makin menghangat akibat krisis ekonomi, dan pada gilirannya memberbesar dampak krisis ekonomi itu sendiri.

Hal ini membuktikan bahwa kurangnya kinerja pemerintah dalam memanfaatkan dana yang telah ada belum optimal.

Evaluasi yang dilakukan Bappenas atau BPKP menyatakan bahwa pemanfaatan dana pinjaman luar negeri pemerintah Indonesia selama ini kurang efektif, dalam arti bahwa sebagian besar komitmen yang sudah diberikan donor tidak dimanfaatkan secara optimal (dikutip dari sebuah Jurnal Akuntansi Publik yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Daya Serap Pinjaman LN-IBRD”).

Dikutip dari sebuah jurnal, setelah suatu sistem pengelolaan keuangan terbentuk, perlu disiapkan suatu alat untuk mengukur kinerja dan mengendalikan pemerintahan agar tidak terjadi KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), tidak adanya kepastian hukum dan stabilitas politik, dan ketidakjelasan arah dan kebijakan pembangunan (Mardiasmo, 2002a).

Dalam buku Akuntansi Pemerintahan Bahtiar Arif dkk menyatakan bahwa semakin besarnya dana yang dikelola oleh pemerintah, semakin besar pula tuntutan akuntabilitas keuangan yang semakin baik (Bahtiar Arif, 2002 : 2). Selain itu juga dalam sebuah jurnal pemerintah juga dibahas mengenai pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam mewujudkan good governance. Oleh karena itu akuntabel dan transparan dalam penggunaan dana sangat diperlukan, sehingga untuk melakukan praktik penyelewengan dapat ditekan seminimal mungkin guna kesejahteraan bersama.

Apa itu Akuntabilitas dan Transparansi

Akuntabilitas atau dapat disebut juga sebagai pertanggungjawaban berupa membuktikan dan menjelaskan kebenaran sebuah kegiatan pribadi atau departemen untuk melaksanakan fungsi tertentu dan dapat ditekan oleh hukum, peraturan atau perjanjian kepada pihak yang berkepentingan.

Akuntabilitas merupakan pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Schiavo-Campo and Tomasi, 1999). Governmental Accounting Standards Board (GASB, 1999) dalam Concepts Statement No. 1 tentang Objectives of Financial Reporting menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya.

Sedangkan Transparansi merupakan keterbukaan, dalam hal ini berkaitan erat dengan laporan keuangan yang akan disajikan oleh pemerintahan sebagai bukti pertanggungjawaban dalam penggunaan dana yang sebagian besar bersumber dari masyarakat. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami (Schiavo-Campo and Tomasi, 1999). Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya (IMF, 1998 dalam Schiavo-Campo and Tomasi, 1999). Saat ini Pemerintahan Indonesia telah mempunyai aturan khusus mengenai tata cara pelaporan keuangan yang dijadikan pedoman dalam membuat laporan keuangan yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Maka,

hampir dapat dipastikan bahwa melihat berbagai kasus atau penyelewengan yang terjadi di negara Indonesia merupakan akibat dari adanya krisis multi dimensi yang berasal dari kalangan elit politik, sehingga berdampak pada kinerjanya dalam “mengurus” pemerintahan. Terbukti bahwa setelah adanya pemeriksaan secara khusus mengenai aliran dana yang diberikan oleh pemerintah pada berbagai sektor publik tidak menemukan ujungnya. Bukti yang ada tidak cukup untuk dijadikan landasan pelaporan. Tanggungjawab berupa penjelasan dan pembuktian kebenaran atas kegiatan yang mereka lakukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan _misalnya masyarakat sebagai penyumbang sebagian besar dana lewat iuran pajak_ terlihat belum logis. Oleh Karena itu, terbukti bahwa mereka yang notabene menjabat di sektor publik/ organisasi nirlaba masih krisis akuntabel dan transparansi.

Selain itu juga, pengukuran kinerja di pemerintahan belum dilakukan secara rutin, walaupun audit sektor publik masih berjalan, namun tingkat penyalahgunaan masih sangat tinggi. Hal ini dikarenakan banyaknya oknum yang mau menerima “uang panas” dari klien.

Suatu kinerja dapat diukur melalui suatu cara yang disebut Sistem Pengukuran Kinerja. Salah satunya adalah mengukur kinerja keuangan melalui laporan keuangan, dimana prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi salah satu tolak ukur dalam penentuan apakah kinerja tersebut dikatakan baik atau tidak.

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: